1. Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
2. PP yang lama bagi yang sudah pernah mempunyai PP
3. Konsep PP yang baru rangkap 3 (tiga)
4. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dibuat dari Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) (jika sudah ada) atau surat pernyataan dari perwakilan Pekerja/Buruh kalau belum ada SP/SB
5. Surat dari Ketua SP/SB yang menyatakan bahwa belum siap/mampu meningkatkan menjadi PKB bagi perusahaan yang mempunyai SP/SB
6. Surat Pernyataan dari perusahaan yang menyatakan tidak berkeberatan apabila pekerja/buruh mendirikan SP/SB

1. Permohonan diterima staf Dinas Tenaga Kerja Kab. Mandailing Natal dan diserahkan ke Kepala Dinas
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal memerintahkan Kepala BidangHubungan Industrial, Jaminan Sosial Tenaga Kerja , Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memproses permohonan
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Jaminan Sosial Tenaga Kerja , Energi dan Sumber Daya Mineral memerintahkan Pejabat Fungsional meneliti Permohonan
4. Pejabat Fungsional meneliti permohonan dan berkas-berkas kelengkapannya
5. Apabila dianggap telah memenuhi syarat untuk diberikan pengesahan, maka dibuatkan konsep pengesahan PP
6. Konsep pengesahan disampaikan kepada Kepala Dinas;
7. Apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka pengesahan Peraturan Perusahaan disampaikan kepada Pemohon

1 Minggu

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)

Bidang Hubungan Industrial Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Email : nakermadina@gmail.com