1. ADK SPM beserta Dokumen SPM beserta kelengkapannya yaitu 1 Lampiran SPM 2 Daftar nominatif untuk penerima yang lebih dari satu rekening 3 Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan MP berikut bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi KPPN untuk SPM Sumber Dana PNBP tidak terpusat 4 Daftar Resume Karwas Kontrak untuk SPM Kontraktual 5 Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan Lembur untuk SPM Uang Makan lembur 6 Rekapitulasi dan Daftar Perubahan Pegwai untuk SPM Gaji 7 Surat Persetujuan UP TUP untuk SPM UP TUP

1. Satuan kerja mengajukan berkas Surat Perintah Membayar SPM tagihan beserta Arsip Data Komputer ADK melalui aplikasi SAKTI
2. Petugas Front Office KPPN melakukan meneliti dokumen SPM beserta kelengkapannya Untuk tagihan gaji induk kekurangan gaji gaji susulan dan honor PPNPN harus dilakukan rekonsiliasi data sebelumnya
3. Apabila berkas dinilai tidak lengkap salah atau hasil rekon tidak sama petugas FO KPPN akan mengembalikan berkas SPM tersebut kepada Satuan Kerja melalui aplikasi SAKTI dan satua kerja melakukan perbaikan
4. Apabila benar petugas KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi SPAN
5. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator Apabila berhasil unggah validasi maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana Apabila gagal validasi maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja melalui penolakan pada aplikasi SAKTI
6. Petugas Middle Office melakukan reviu terhadap tagihan dan dilanjutkan persetujuan oleh Kepala Seksi PDMS
7. Setelah dilakukan approval Seksi Bank KPPN melakukan Payment Process Request PPR terhadap tagihan yang disetujui per tanggal jatuh tempo dan menerbitkan SP2D
8. Satuan kerja dapat melakukan monitoring atas penerbitan SP2D tersebut melalui Aplikasi SAKTI atau OM SPAN
9. Satuan kerja mengajukan berkas Surat Perintah Membayar SPM tagihan beserta Arsip Data Komputer ADK melalui aplikasi SAKTI
10. Petugas Front Office KPPN melakukan meneliti dokumen SPM beserta kelengkapannya Untuk tagihan gaji induk kekurangan gaji gaji susulan dan honor PPNPN harus dilakukan rekonsiliasi data sebelumnya
11. Apabila berkas dinilai tidak lengkap salah atau hasil rekon tidak sama petugas FO KPPN akan mengembalikan berkas SPM tersebut kepada Satuan Kerja melalui aplikasi SAKTI dan satua kerja melakukan perbaikan
12. Apabila benar petugas KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi SPAN
13. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator Apabila berhasil unggah validasi maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana Apabila gagal validasi maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja melalui penolakan pada aplikasi SAKTI
14. Petugas Middle Office melakukan reviu terhadap tagihan dan dilanjutkan persetujuan oleh Kepala Seksi PDMS
15. Setelah dilakukan approval Seksi Bank KPPN melakukan Payment Process Request PPR terhadap tagihan yang disetujui per tanggal jatuh tempo dan menerbitkan SP2D
16. Satuan kerja dapat melakukan monitoring atas penerbitan SP2D tersebut melalui Aplikasi SAKTI atau OM SPAN
17. Satuan kerja mengajukan berkas Surat Perintah Membayar SPM tagihan beserta Arsip Data Komputer ADK melalui aplikasi SAKTI
18. Petugas Front Office KPPN melakukan meneliti dokumen SPM beserta kelengkapannya Untuk tagihan gaji induk kekurangan gaji gaji susulan dan honor PPNPN harus dilakukan rekonsiliasi data sebelumnya
19. Apabila berkas dinilai tidak lengkap salah atau hasil rekon tidak sama petugas FO KPPN akan mengembalikan berkas SPM tersebut kepada Satuan Kerja melalui aplikasi SAKTI dan satua kerja melakukan perbaikan
20. Apabila benar petugas KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi SPAN
21. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator Apabila berhasil unggah validasi maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana Apabila gagal validasi maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja melalui penolakan pada aplikasi SAKTI
22. Petugas Middle Office melakukan reviu terhadap tagihan dan dilanjutkan persetujuan oleh Kepala Seksi PDMS
23. Setelah dilakukan approval Seksi Bank KPPN melakukan Payment Process Request PPR terhadap tagihan yang disetujui per tanggal jatuh tempo dan menerbitkan SP2D
24. Satuan kerja dapat melakukan monitoring atas penerbitan SP2D tersebut melalui Aplikasi SAKTI atau OM SPAN

Satu jam sejak ADK SPM diunggah ke SPAN

Tidak dipungut biaya

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

1. Telepon/sms : 082341263515
2. Email : layanan.aduan.kppnsumbawa@gmail.com
3. Situs : https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar/id/
4. SIPANDU : pengaduandjpb.kemenkeu.go.id
5. WISE : wise.kemenkeu.go.id
6. SP4N LAPOR! : lapor.go.id