1. Permintaan Rekomendasi Izin penerbitan SIOP Orsos/LKS dari DPMPTSP
2. Fotocopy Surat Pendirian Orsos/LKS tidak berbadan hukum dan Fotocopy Akta Pendirian dari Notaris yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi Orsos/LKS yang berbadan Hukum
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Orsos/LKS.
4. Pengisian formulir F.01 dan F.02 Yayasan yang diketahui oleh Camat setempat
5. Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Orsos/LKS
6. Surat Pernyataan lingkup wilayah kerja/pelayanan bersifat lintas Kecamatan yang diketahui Camat setempat
7. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan
8. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Orsos/LKS
9. Pas Foto Ketua, Sekretaris dan Bendahara Orsos/LKS
10. Biodata Pengurus
11. Surat Domisili Sekretariat Orsos/LKS yang diketahui oleh Nagari dan Camat setempat
12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Orsos/LKS
13. Rekening Bank atas nama Orsos/LKS
14. Program Kerja Pelayanan di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
15. Rekapitulasi Data Jenis dan Jumlah klien / warga binaan
16. Rekapitulasi Data Staff Pelaksana Orsos/LKS
17. Melampirkan SIOP sebelumnya (Jika memperpanjang)

1. DPMPTSP mengajukan permohonan Rekomendasi SIOP Orsos/LKS kepada Dinas Sosial Kabupaten Agam
2. Kepala Dinas Sosial memerintahkan Bidang Pemberdayaan Sosial untuk menindaklanjuti permohonan
3. Bidang Pemberdayaan Sosial memeriksa kelengkapan persyaratan, jika lengkap ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan pada hari berikutnya
4. Bidang Pemberdayaan Sosial membuat surat rekomendasi SIOP Orsos/LKS
5. Kepala Dinas Sosial menandatangani Surat Rekomendasi SIOP Orsos/LKS
6. Surat Rekomendasi SIOP Orsos/LKS dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Operasional (SIOP) LKS/Organisasi Sosial

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id, website Dinas Sosial dan media sosial Dinas Sosial;
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kontak pengaduan yang disediakan;dan
4. Tindak lanjut penanganan melalui bidang terkait.