1. Surat permohonan kepada Kepala Rupbasan dari instansi penanggung jawab juridis untuk meminjam pakai Basan atau Baran dalam keperluan proses pemeriksaan pengadilan
2. Surat penetapan/putusan pengadilan
3. Salinan Barang Bukti dari instansi penanggung jawab juridis
4. Identitas pemilik (KTP dan KK)
5. Dokumen dan surat-surat yang sah terkait Basan atau Baran yang dipinjam pakai
6. Spesifikasi/Rekam jejak Basan atau Baran yang akan dipinjam pakai
7. Surat kuasa dari pemilik Basan atau Baran(Jika dikuasakan)

1. Pemohon diterima oleh petugas pengamanan Rupbasan
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sah dengan disertai dokumen-dokumen persyaratan
3. Petugas administrasi Rupbasan memeriksa dan memvalidasi kelengkapan dokumen dan surat-surat
4. Petugas administrasi Rupbasan membuat Berita Acara pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan
5. Petugas administrasi Rupbasan melaporkan adanya permohonan pinjam pakai Basan atau Baran kepada Kepala Rupbasan
6. Pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan harus sepengetahuan Kepala Rupbasan
7. Setiap pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan di pengadilan wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
8. Apabila persyaratan dan mekanisme atau prosedur tersebut diatas terpenuhi maka pinjam pakai Basan atau Baran untuk proses pemeriksaan pengadilan dapat dilaksanakan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima pinjam pakai Basan atau Baran dengan persetujuan Kepala Rupbasan atau pejabat adminitrasi yang didelegasikan

1 (Satu) hari sejak permohonan dikabulkannya pinjam pakai sampai dengan diserahkannya kembali ke Rupbasan

Tidak dipungut biaya

Terselenggaranya pelayanan pinjam pakai di Rupbasan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rupbasan yaitu : a. 601Kotak pengaduan b. No HP :0811724292 c. SMS Pengaduan :0811724292 d. Email:rupbasan.ktb@gmail.com

2. Kepala Rupbasan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

3.Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan