1. Rekaman bukti sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan lembaga uji dan rekaman bukti organisasi induk sebagai badan hukum Indonesia untuk balai uji yang merupakan laboratorium di bawah organisasi induk tertentu;
2. Salinan sertifikat akreditasi dari KAN, yang menunjukkan ruang lingkup akreditasi dan informasi yang menyatakan telah diakreditasi sesuai ISO/IEC 17025 atau revisinya yang termutakhir
3. Struktur organisasi dan daftar riwayat pekerjaan karyawan
4. Tata letak laboratorium pengujian
5. Surat pernyataan mengenai fasilitas pengujian dan uraian metoda-metoda pengujian yang digunakan untuk menguji perangkat telekomunikasi terhadap regulasi-regulasi teknis, standar dan/atau spesifikasi
6. Sampel salinan laporan pengujian yang telah diterbitkan
7. Rekaman panduan mutu
8. Daftar periksa (checklist) Persyaratan Kompetensi Teknis

1. Penyempaian surat permohonan penetapan balai uji dalam negeri kepada Dirjen SDPPI
2. Ditjen SDPPI c.q. Direktorat Standardisasi PPI melakukan evaluasi kelengkapan dokumen permohonan balai uji dalam negeri
3. Ditjen SDPPI c.q. Direktorat Standardisasi PPI meninjau langsung (witnessing) ke sarana pengujian yang dimiliki pemohon
4. Penandatanganan Berita Acara dan penyusunan laporan serta proses penetapan Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri

a. Persetujuan permohonan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan balai uji dengan lengkap.

b. Dalam hal permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalditerimanya permohonan penetapan balai uji

Tidak dipungut biaya

Sertifikat Penetapan Balai Uji Dalam Negeri