1. Surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati
2. Surat keputusan DPP parpol yang menetapkan susunan kepengurusan DPC/DPD parpol tingkat kabupaten yang telah dilegalisir oleh ketua dan sekretaris parpol
3. Fc NPWP parpol
4. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara parpol hasil Pemilu DPRD kabupaten yang telah dilegalisir oleh sekretaris KPUD
5. Nomor rekening kas umum partai politik
6. Surat Pernyataan pembukaan nomor rekening dari bank yang bersangkutan
7. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran partai politik yang telah diperiksa oleh BPK
8. RAB penggunaan Anggaran
9. Surat pernyataan ketua parpol yang menyatakan pertanggung jawaban secara formil maupun materil
10. Surat Pernyataan domisili kantor / sekretariat partai politik

1. Menyampaikan Proposal Banparpol ke Kantor Bakesbangpol
2. Menerima Berita Acara Penyerahan Proposal Pengajuan Banparpol
3. Rapat Tim Verifikasi Banparpol
4. Rapat Tim dilanjutkan Verifikasi Proposal dan Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan sesuai peraturan yang berlaku
5. Berkas hasil verifikasi diberikan kepada Kabid Poldagri untuk ditindaklanjuti
6. Kabid Poldagri melaporkan hasil Verifikasi kepada Kepala Badan sebagai Ketua Tim Kepala Badan memerintahkan Kabid PoldagriI untuk Membuat Surat Rekomendasi pencairan dana kepada Bupati Cq Kepala Badan Keuangan Daerah BKD Kab Ngawi
7. Kabid Poldagri membuat Telahan Staf Surat Rekomendasi pencairan dana yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah BKD Kab Ngawi

7 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Bantuan Keuangan Partai Politik

pengaduan bisa melalui layanan WA 085736300867 atau datang langsung ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi Jl A Yani No 546 Ngawi