1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa barat berkoordinasi dengan Kepala OPDKB Kabupaten/Kota melalui surat resmi perihal Pemberdayaan PKB dalam KIE/Advokasi Program Banggakencana ke masyarakat dengan memanfaatkan peran Kader
2. Kepala OPDKB Kabupaten/Kota menginstruksikan PKB untuk melaksanakan kegiatan KIE/Advokasi Program Banggakencana sampai ke masyarakat dengan memanfaatkan peran Kader

1. Arahan program Banggakencana di suply dari masing-masing Ketua Tim BKKBN Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Perwakilan
2. Kaper menyampaikan kepada Kepala OPDKB Kabupaten/Kota
3. Kepala OPDKB Kabupaten/Kota menyampaikan surat kepada seluruh PKB di wilayah setempat terkait arahan program dimaksud.
4. PKB menerima surat dari OPDKB Kabupaten/Kota dan segera berkoordinasi dengan Camat dan Lurah masing-masinq
5. PKB melaksanakan fungsi advokasi arahan program terkait kepada Camat dan jajaran melalui mekanisme rapat koordinasi kecamatan (rakorcam)
6. PKB melaksanakan fungsi advokasi arahan program terkait kepada Lurah/Kades dan jajaran melalui mekanisme rapat koordinasi desa (rakordes)
7. Dalam rakordes dipaparkan arahan program terkait yang dihadiri oleh Kader.
8. Memastikan Kader menyampaikan materi terkait secara berjenjang kepada masyarakat

<meta charset="utf-8" />

Kegiatan mekanisme Advokasi/KIE Program Banggakencana oleh PKB sampai dengan Kader dapat diselesaikan 20-25 hari kerja sejak terbitnya surat koordinasi dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat

Tidak dipungut biaya

Terselenggaranya kegiatan KIE dan Advokasi arahan program Banggakencana kepada kader Laporan e-visum PKB terkait sosialisasi araha program Banggakencana kepada Kader

<meta charset="utf-8" />

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, jalan Surapati No. 122, Kec Cibeunying Kaler, Kota Bandung 40122

Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui email : pengawasanbkkbnjabar@gmail.com Hotline : 085186682030