1. a. Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon;
2. b. Usulan dari Perangkat Daerah;
3. c. UU KIP dan PERKI 1 Tahun 2021;
4. d. Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik dan Daftar Informasi Dikecualikan;
5. e. Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik dan Daftar Informasi Dikecualikan;
6. f. Informasi/Dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia.

1. 1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Sekretariat PPID dan Perangkat Daerah (baik atas usulan Perangkat Daerah maupun atas permohonan dari pemohon informasi);
2. 2. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum (melaksanakan uji konsekuensi);
3. 3. Memberikan masukan kepada PPID Pelaksana atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka;
4. 4. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID pelaksana yang menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud apabila ada permohonan informasi;
5. 5. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia, PPID Utama membuat Daftar Informasi yang dikecualikan untuk diketahui PPID Pelaksana dan dijadikan dasar penolakan informasi;
6. 6. PPID Pelaksana menolak permohonan informasi berdasarkan Daftar Informasi dikecualikan;
7. 7. PPID Utama menolak pengajuan keberatan atas permohonan informasi berdasarkan Daftar Informasi yang dikecualikan;
8. 8. PPID Pelaksana memberikan tanggapan/ informasi kepada pemohon jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah informasi rahasia/terbuka.

0 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan.

1. Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;

2. Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;

3. Menganalisis Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian;

4. Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.