1. Surat Permohonan Ijin Penyeberangan;
2. Dokumen Perizinan Perusahaan Angkutan B3 dan masing-masing Angkutan B3 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Dokumen Rekomendasi Pengangkutan B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Dokumen Legalitas yang berkaitan dengan muatan B3 yang diangkut / dibawa;
5. Fotokopi KTP, SIM, dan Foto Kendaraan (tampak depan, samping, dan belakang);
6. Dokumen lain-lain yang diperlukan.

1. Perusahaan pemilik muatan B3 menyampaikan surat permohonan Angkutan B3 menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan kepada Operator Pelayaran dan Operator Pelabuhan (ASDP);
2. Operator Pelayaran dan Operator Pelabuhan (ASDP) menerima surat permohonan berikut kelengkapan surat-surat dokumen yang dilampirkan;
3. Operator Pelabuhan (ASDP) memberi persetujuan dan izin kepada angkutan untuk masuk kedalam area Pelabuhan;
4. Operator Pelayaran membuat rencana pemuatan limbah B3 diatas kapal;
5. Operator Pelayaran melaporkan berat muatan limbah kepada pihak UPP;
6. Pihak UPP menerbitkan billing pembayaran PNBP dan menyampaikan kepada pihak perusahaan pelayaran;
7. Pihak Operator Pelayaran melaporkan kesiapan kapal memuat angkutan limbah B3 diatas kapal kepada pihak BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat (SATPEL PP);
8. Pihak SATPEL PP memeriksa dokumen yang dilaporkan pihak operator pelayaran;
9. Pihak Operator Pelayaran melaksanakan pemuatan diawasi oleh pihak SATPEL PP;
10. Penerbitan SPB untuk Kapal Penyeberangan yang memuat Angkutan B3.

45 Menit

Tidak dipungut biaya

SPB untuk Kapal Penyeberangan yang memuat Angkutan B3