1. Surat Permohonan Ijin Penyeberangan
2. Dokumen Perizinan Perusahaan Angkutan B3 dan masing-masing Angkutan B3 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
3. Dokumen Rekomendasi Pengangkutan B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Dokumen Legalitas yang berkaitan dengan muatan B3 yang diangkut / dibawa
5. Fotokopu KTP, SIM, dan Foto Kendaraan (tampak depan, samping, dan belakang)
6. Dokumen lain-lain yang diperlukan.

1. Perusahaan pemilik muatan B3 menyampaikan surat permohonan Angkutan B3 menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan kepada Operator Pelayaran dan Operator Pelabuhan (ASDP);
2. Operator Pelayaran dan Operator Pelabuhan (ASDP) menerima surat permohonan berikut kelengkapan surat-surat dokumen yang dilampirkan;
3. Operator Pelabuhan (ASDP) memberi persetujuan dan izin kepada angkutan untuk masuk kedalam area Pelabuhan;
4. Operator Pelayaran membuat rencana pemuatan limbah B3 diatas kapal;
5. OperatorPelayaranmelaporkanberatmuatanlimbah kepada pihak UPP Gilimanuk;
6. Pihak UPP Gilimanuk menerbitkan billing pembayaran PNBP dan menyampaikan kepada pihak perusahaan pelayaran;
7. Pihak Operator Pelayaran melaporkan kesiapan kapal memuat angkutan limbah B3 diatas kapal kepada pihak BPTD Kelas II Bali (SATPEL PP GILIMANUK);
8. Pihak SATPEL PP Gilimanuk memeriksa dokumen yang dilaporkan pihak operator pelayaran;
9. Pihak Operator Pelayaran melaksanakan pemuatan diawasi oleh pihak SATPEL PP Gilimanuk;
10. Penerbitan SPB untuk Kapal Penyeberangan yang memuat Angkutan B3.

45 Menit

Tidak dipungut biaya

-

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

1. (0361) 7990 180

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

   a. Telepon:151
   b. Email: info151@dephub.go.id 

   c. Facebook:kemenhub151
   d. X: @kemenhub151
   e. Instagram:kemenhub151

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! 

   a. Website:www.lapor.go.id

   b. SMS melalui nomor 1708
   c. X:@lapor1708
   d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.