1. Surat Permohonan Pengurangan Denda Administrasi PBB
2. Dokumen persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2017 Tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan denda administrasi PBB ke KPP Pratama Natar melalui TPT
2. Wajib Pajak datang ke TPT KPP Pratama Natar, mengambil nomor antrian, dan dipanggil ke loket sesuai nomor antrian
3. Petugas TPT menerima permohonan pengurangan denda administrasi PBB kemudian Petugas TPT meneliti kelengkapan dan kesesuaian isian formulir dan kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.
4. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dinyatakan lengkap, Petugas menerbitkan BPS dan LPAD, menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak, dan menggabungkan LPAD dengan permohonan,
5. Kanwil memproses permohonan pengurangan denda administrasi PBB
6. Proses selesai.

Tidak dipungut biaya

Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Telepon : 1500200