1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksaan putusan pengadilan
2. Telah membayar lunas denda
3. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
6. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
7. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Rutan
8. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah- rendahnya lurah atau kepala desa
9. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.
10. Telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Rutan
4. Kepala Rutan mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Rutan
5. Rutan melaksanakan SK Asimilasi
6. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah

Surat Keputusan Kepala Rutan, Surat Keputusan kepala kanwil tentang pemberian asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga

• Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online di situs rutantanjung.kemenkumham.go.id atau bisa melalui :

            Whatsapp     : 08115975654

            Instagram     : rutan tanjung

            Facebook     : Rutan Tanjung

            Email            : rtn.tanjung@kemenkumham.go.id

• Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan 
• Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan

• Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.