1. Surat Permohonan dengan tembusan ke DLH Kota Tarakan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Dokumen Rincian Kajian Teknis PLB3
4. Bukti kepemilikan atas dana penjaminan lingkungan hidup

1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas (jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Front Office memberi tanda terima berkas dan membuat daftar nomor register).
3. Petugas Back Office memverifikasi berkas/dokumen: a. Jika dokumen tidak benar dan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki. b. Jika dokumen benar dan lengkap akan diproses penilaian substansi kajian teknis atau standar teknis
4. Tim Teknis (Dinas Lingkungan Hidup) melakukan penilaian substansi kajian teknis atau standar teknis dan membuat berita acara hasil penilaian substansi atau Rekomendasi Teknis
5. Petugas Back Office berdasarkan berita acara hasil penilaian substansi dan/atau Rekomendasi Teknis akan membuat: 1. konsep surat pertek jika DISETUJUI; 2. konsep surat penolakan jika DITOLAK; dan 3. konsep surat penangguhan jika PERLU SYARAT TEKNIS
6. Kepala Bidang memeriksa dan memvalidasi konsep izin/surat
7. Kepala Dinas menandatangani konsep izin/surat
8. Petugas Front Office menyerahkan dokumen izin/surat kepada Pemohon

32 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3).

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menangani pengaduan yang     berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

    a. Petugas pengaduan;

    b. Surat;

    c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;

    d. Telepon: 0551-32370; 

    e. Faksimile: 0551-32081;

    f. SMS Gateway: 08115449776;

    g. Facebook: Dpmptsp Kota Tarakan;

    h. Instagram: dpmptsp_tarakan;

    i. Sp4n Lapor! : https://www.lapor.go.id/;

    j. Email: dpmptsp@tarakankota.go.id; dan

    k. Website melalui alamat: http://dpmptsp.tarakankota.go.id 

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka     petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/     pimpinan.

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:

    a. Pemeriksaan lapangan; dan

    b. Rapat koordinasi.

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-    Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan     Lingkungan Hidup.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha     dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan     Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan     Lingkungan Hidup.

7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan      Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal     dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan     Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2021 tentang     Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pemerintah Kota     Tarakan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas :

Sarana :

1. Formulir/Blanko;

2. Perangkat Komputer;

3. Printer dan alat pemindai (scanner);

4. Mesin Antrian;

5. Alat Pengukur Kepuasan Layanan;

6. Kotak Pengaduan;

7. Mesin Fotokopi;

8. Kamera Pengawas (CCTV);

9. Koneksi Internet;

10. Laman/Situs Web;

11. Surat Elektonik (email);

12. Pendingin Ruangan;

13. Brosur; dan

14. Petunjuk arah lokasi.

Prasarana :

1. Ruang/Tempat Informasi;

2. Loket Penerimaan;

3. Loket Penyerahan;

4. Loket Pembayaran;

5. Ruang/Tempat Layanan Pengaduan;

6. Ruang/Tempat Layanan Kosultasi;

7. Ruang Rapat;

8. Ruang Pemrosesan;

9. Ruang Tunggu;

10. Ruang Laktasi;

11. Ruang/Tempat Penyandang Disabilitas;

12. Ruang Arsip dan Perpustakaan;

13. Mushola;

14. Toilet; dan

15. Halaman Parkir.

Kompetensi Pelaksana :

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;

2. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta     santun kepada pihak yang memerlukan; dan

3. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.

Pengawasan Internal :

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang; dan

2. Dilaksanakan secara kontinyu.

Jumlah Pelaksana :

Maksimal 6 (enam) orang.

Jaminan Pelayanan :

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima dan sepenuh hati.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

1. Surat Persetujuan Teknis dicetak langsung melalui website SIMPELKAN;

2. Surat Persetujuan Teknis ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektonik yang     diterbitkan BSrE serta menggunakan Quick Response Code (QR-Code); dan

3.Data Pengguna Layanan dijamin kerahasiaannya.

Evaluasi Kinerja :

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.