• Persyaratan Umum

  1. Pemohon berasal dari Badan Usaha, dengan ditunjukkan Akta Perusahaan dan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
  2. Telah memiliki salah satu sertifikat Standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu : a. Pengadaan dan Pengedaran Benih ; b. Pengadaan dan Pengedaran Bibit; atau c. Pengadaan dan Pegedaran Benih dan Bibit
  3. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
  4. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Asing (PMA)
  5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
  6. Dokumen Kesehatan Benih dari Badan Karantina Indonesia
  7. Surat pernyataan dari Direktorat PTH tentang informasi rencana pengeluaran benih dan/atau bibit yang akan dilakukan oleh pemohon

• Persyaratan Khusus

  1. Surat Keterangan tentang asal-usul (certificate of origin), dokumen kualitas (certificate of quality), dan dokumen kesehatan benih (certificate of phytosanitary) dari instansi berwenang
  2. Dokumen Pembayaran PNBP atas Perizinan Berusaha Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri

• Proses dilakukan melalui OSS dengan tahapan :

  1. Pelaku usaha harus telah memiliki Sertifikat Standar terverifikasi Pengadaan dan Pengedaran Perbenihan (Benih atau Bibit atau Benih dan Bibit)
  2. Pelaku usaha melakukan input data usaha, meliputi Input KBLI 02140 (Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan) dengan pemilihan ruang lingkup Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Ke Luar Negeri, input lokasi, input modal dan input produk.
  3. Pelaku usaha melakukan proses dokumen lingkungan dan proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang (jika Non UMK akan diproses pada dinas PU pada kabupaten lokasi usaha)
  4. Proses diakhiri dengan terbitnya NIB, SPPL terbit otomatis, KKPR terbit, Surat pernyataan pemenuhan persyaratan terbit, dan sertifikat standar yang berlum terverifikasi terbit
  5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan dengan mengupload semua persyaratan
  6. Pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha diteruskan oleh OSS kepada Akun verifikasi Pemenuhan Persyaratan Direktorat Perbenihan tanaman Hutan
  7. Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dengan dilengkapi lampiran teknis, serta memberikan notifikasi melalui akun verifikasi pemenuhan persyaratan.
  8. Hasil verifikasi pemenuhan persyaratan terdapat 3 (tiga) kemungkinan hasil, yaitu : a. perbaikan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha, dan kemudian pelaku usaha melakukan perbaikan dan kemudian mensubmit kembali, kemudian akan dilakukan verifikasi kembali dengan ketentuan verifikasi berlaku secara mutatis mutandis. b. penolakan persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan ke pelaku usaha dan pelaku usaha tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya (selesai) c. memenuhi persyaratan, hasil verifikasi ini oleh OSS akan diteruskan kepada Menteri guna memperoleh persetujuan penerbitan Sertifikat Standar terverifikasi
  9. Hasil verifikasi dengan hasil memenuhi persyaratan akan diteruskan dari akun verifikasi pemenuhan persyaratan (Direktorat PTH) kepada akun persetujuan permohonan (Biro Hukum)
  10. Setelah mendapatkan persetujuan oleh Menteri sebelum memberikan notifikasi persetujuan, maka pelaku usaha di minta untuk membayar PNBP sesuai dengan jenis dan jumlah benih dan/atau bibit yang akan di keluarkan ke luar negeri
  11. Direktorat PTH mengecek keabsahan pembayaran PNBP dan setelah dinilai keabsahannya maka akan disubmit ke Akun Persetujuan (Biro Hukum) untuk memberikan notifikasi, kemudian OSS akan mencantumkan Sertifikat Standar telah diverifikasi

1. Jangka waktu pelayanan paling lama 21 hari Kalender  setelah masuk pada akun verifikasi pemenuhan persyaratan
2. Jika selama paling lama 21 hari Kalender , Direktorat PTH dan Biro Hukum tidak memberikan notifikasi pemenuhan persyaratan, maka Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.

Hanya dikenakan Biaya/tarif PNBP atas jenis dan jumlah benih dan/atau bibit yang akan dikeluarkan dari luar negeri

Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar Pengeluaran Benih dan/atau Bibit ke Luar Negeri Terverifikasi

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

• Pesan Whatsapp (082211003229)
• Email : puppth13@gmail.com
• kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: