1. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
3. nomor pokok wajib pajak;
4. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;;
5. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
6. kartu tanda penduduk direktur/ketua;
7. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
8. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
9. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
10. rekomendasi dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut : a. pemerintah daerah provinsi sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Menteri; atau b. pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Gubernur. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pemohon harus menyiapkan: - proposal dan ; - contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

1. mengajukan permohonan izin PUB;
2. permohonana dilakukan melalui sistem dalam jaringan;
3. permohonan izin PUB dilakukan dengan tahapan : a. registrasi; b. pengajuan rencana program.
4. registrasi dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan tersebut di atas.
5. pengajuan rencana program sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengisi aplikasi dalam jaringan berupa : a. nama program; b. wilayah penyelenggaraan; c. maksud dan tujuan; d. cara PUB; e. cara penyaluran/penggunaan hasil
6. permohonan tertulis disampaikan : a. Menteri, dengan ketentuan: - lebih dari satu wilayah provinsi; - 1 (satu) wilayah provinsi, tetapi permohonan berkedudukan di provinsi lain - Ditujukan untuk bantuan ke luar negeri. b. Gubernur, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. c. Bupati, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

3 Hari

Tidak dipungut biaya

Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

Melalui : 1. Pejabat Pengelola Pengaduan: Nama : BEATRIX PANGAU, S.KM NIP : 19830628 200604 2 012 Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda 2. Petugas Pengaduan: Customer Service 3. Telepon : 4. Website Pengaduan : 5. Kotak Pengaduan, Saran dan Masukan.