Pengesahan Satu Tahunan Pada Samsat Mal Pelayanan Publik (MPP)

  1. Identitas a. Perorangan - Jati diri Wajib Pajak /e-KTP (melampirkan KK Asli jika KTP tidak jelas/buram). Jika berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
  2. STNK asli
  3. SKPD Asli
  4. Resi DPWKP yang masih berlaku (khusus angkutan penumpang umum). Sistem, Mekanisme dan Prosedur

  1. Penyerahan berkas persyaratan di Loket Pendaftaran dan Penetapan Samsat MPP
  2. Pembayaran biaya pembayaran dan pengesahan di Loket Pembayaran dan pengesahan Samsat MPP
  3. Pengambilan STNK/SKPD di Pengambilan STNK/SKPD Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan

1. Senin - Kamis    : 08.30 s.d 14.00 WIB

2. Jumat                 : 08.30 s.d 15.00 WIB

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

2. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). 

3. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Nilai Jual Ubah Bentuk Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Alat Berat Tahun 2023. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana 

5. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 

6. Website info pajak www.bapenda.riau.go.id/infopajak

1. SKPD/TBPKP. 2. Stiker/Stempel Pengesahan. 3. Kartu Dana / E-KD Jasa Raharja.

1. Kotak Saran. Pengaduan 

2. Website: www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk 

3. Email: bapenda@fiau.go.id

Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Pengesahan Satu Tahunan Pada Samsat Mal Pelayanan Publik (MPP)"