1. Surat pengantar mutasi dari Gubernur jika mutasi antar Kabupaten/Kota)
2. Surat pengantar mutasi dari PPK instansi penerima;
3. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
4. Surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki
5. Analisis jabatan dan Analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan diduduki
6. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki
7. Analisis jabatan dan Analisis beban kerja terhadap jabatan PNS saat ini
8. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/ atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama
9. Fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir
10. Fotokopi sah penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir
11. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama
12. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal
13. Keputusan pendelegasian dari PPK untuk menandatangani surat persetujuan mutasi (jika surat permintaan/ persetujuan mutasi tidak ditandatangani oleh PPK)

1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul melalui SIASN
2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg III BKN melakukan verifikasi berkas usulan
3. Berkas usul yang dinyatakan BTS dikembalikan ke instansi pengusul untuk dilengkapi
4. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi pengusul
5. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg III BKN menetapkan Pertimbangan Teknis
6. Instansi pengusul mengunduh Pertimbangan Teknis untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan

7 (tujuh) menit per berkas sejak usul diterima lengkap dan benar serta apabila tidak ada kendala teknis

Tidak dipungut biaya

Persetujuan Teknis Pindah Instansi

1.    Pengaduan, saran dan maşukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat :

Kantor Regional III BKN

(Jalan Surapati No. 10 Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40133) ; atau

2.    Menyampaikan     pengaduan,     saran   dan      masukan melalui :

a.  Telepon          : (0622) 7272021/+62 851-8610-0733

b.  E-mail             : kanreg3.bandung@bkn.go.id

c.  Kanal pengaduan WBS pada website https://wbs.bkn.go.id atau

    portal Kanreg III https://kanreg3.id/.

d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada Pusat Pelayanan Terpadu Kanreg III BKN ;

e. Media sosial   :

1)    Twitter      : @regional3bkn

2)    Instagram : @regional3bkn

3)    Facebook : @regional3bkn

4)    Tiktok       : @regional3bkn

f.    Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! :

1)    Website    : www.lapor.go.id

2)    Whatsapp : 082113731315

3)    Ombudsman RI melalui: https://ombudsman.go.id/pengaduan