1. Surat Permohonan rangkap 5 (lima);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
4. Fotocopy Buku Nikah orang tua / Akta Cerai orang tua / Surat Kematian;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak / kartu Identitas Anak / Akta Kelahiran Anak;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu Identitas/Akta Kelahiran Calon Suami / Isteri;
7. Fotocopy Ijazah terakhir anak / surat keterangan masih bersekolah;
8. Surat Penolakan pendaftaran pernikahan dari KUA;
9. Surat Rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak / Komisi Perlindungan Anak;
10. Surat Keterangan Dokter / Bidan / Foto hasil USG / Buku Kontrol kehamilan Anak;
11. Melakukan Pembayaran panjar perkara.

1. Pengguna Layanan menghadap pada bagian PTSP Pengadilan Agama Biak atau mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court;
2. Petugas Pendaftaran Perkara Menerima surat permohonan;
3. Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada Panitera Muda Permohonan;
4. Menentukan besarnya biaya panjar perkara yang dituangkan dalam SKUM atau yang telah ditetapkan pada aplikasi e-court;
5. Membukukan panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara tingkat pertama.

Didasarkan pada SOP/AP/04 Tentang Penerimaan Perkara

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Biak, Nomor: 99/KPA.W25-A4/SK.HK1.2.5/I/2024 Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara.

Surat Permohonan Dispensasi Kawin, Nomor Perkara

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id);

2. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266, atau