1. Akte Notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia sebagai badan hukum, dan
2. Nomor pokok Wajib Pajak
3. . Mengajukan permohonan pendaftaran Bupati/Walikota, Gubernur,atau Menteri sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
5. Permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi sosial yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial setempat atau Kementerian Sosial dengan mengadakan
6. Telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan, dan
7. Peninjauan, penelitian, dan verifikasi ke lokasi LKS
8. Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan atau verifikasi atas permohonan dimaksud
9. Penolakan atas permohonan LKS dilakukan dalam hal :
10. Pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan
11. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial
12. Dalam hal permohonan diterima, maka Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pendaftaran pendirian dengan tembusan disampaikan kepada :
13. Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan/atau
14. Gubernur c.q instransi sosial provinsi setempat
15. Tata cara Pendaftaran LKS Yang Tidak Berbadan Hukum
16. Mengajukan permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri sesuai dengan lingkup wilayah kewenangannya
17. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
18. Permohonan pendaftaran tersebut diproses lebih lanjut oleh instansi sosial yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial setempat atau Kementerian Sosial dengan mengadakan;
19. Telaahan terhadap rancangan usulan pendirian LKS yang diajukan;dan
20. Peninjauan, Penelitian, dan verifikasi ke lokasi LKS
21. Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri dapat menerima atau menolak permohonan dengan pemberitahuan kepada pemohon, setelah dilakukan telaahan, penelitian, dan atau verifikasi atas permohonan dimaksud
22. Penolakan atas Permohonan LKS dilakukan dalam hal ;
23. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyatatan
24. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial
25. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
26. Dalam hal permohonan diterima, maka Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pendaftaran pendirian dengan tembusan disampaikan kepada :
27. Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan/atau
28. Gubernur c.q Instansi Sosial Provinsi setempat
29. Bupati/Walikota c.q Instansi Sosial Kabupaten/Kota setempat

3 Bulan

Tidak dipungut biaya

Rekomendasi Pendirian LKS

Email: dinsoskabgorontalo123@gmail.com

Whatsapp: 0852-9824-2965 (Ibu Dian)

 Instagram: @dinsos.kabgor

Facebook: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo