1. Surat usulan pengajuan raperda dari perangkat daerah pengusul raperda
2. Naskah akademik
3. Draft raperda yang akan diajukan
4. Pesyaratan butir 2 dan 3 dalam bentuk hardcopy dan softcopy

• Raperda

  1. Usulan pengajuan Raperda dari perangkat daerah dibuat dalam daftar propemperkada dan diajukan ke DPRD
  2. Rapat Bersama DPRD untuk menentapkan Propemperda dan dibuat SK
  3. Rapat pembahasan Raperda Bersama DPRD dan Perangkat Daerah pengusul Raperda
  4. Rapat Finalisasi Raperda
  5. Rapat Harmonisasi Raperda Bersama Kanwil Kemenkum HAM dan Perangkat Daerah pengusul Rapersa
  6. Evaluasi dan Finalisasi Raperda di Biro Hukum
  7. Rapat Paripurna pengesahan Raperda menjadi Perda

• Raperkada

  1. Usulan pengajuan Raperkada dari Perangkat Daerah
  2. Pembuatan SK Propemperkada
  3. Pengkajian Raperkada
  4. Pembahasan Raperkada Bersama Perangkat Daerah pengusul
  5. Proses perbaikan Raperkada
  6. Rapat Harmonisasi Raperkada
  7. Evaluasi dan Fasilitasi
  8. Proses persetujuan/Penandatangan Raperkada oleh Bupati
  9. Pengesahan Raperkada menjadi Perkada

• SK Bupati

  1. Usulan pengajuan SK dari Perangkat Daerah
  2. Pengkkajian Draf
  3. Pengkkajian Draf
  4. Perbaikan Draf SK
  5. Proses paraf dan penandatangan SK oleh Bupati
  6. Penomoran dan Penanggalan

1 hari kerja untuk pembuatan Surat Usulan, Nota Pengantar Surat Permohonan Fasilitasi/Evaluasi dan Pendapat Akhir Bupati

 3 hari kerja untuk pembuatan jawaban Bupati

1 hari kerja untuk pembahasan di Biro Hukum

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan

Bagian Hukum Jl. Jend. Ahmad Yani No. 01 Paringin

Telp. (0526) 28060 Fax. (0526) 28408

E-Lapor (SP4N lapor)