• Perorangan

  1. Fotokopi/scan KTP/KIA/KK/Akta Lahir

• Badan Hukum Indonesia

  1. Fotokopi/scan Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau AD/RT

• Kelompok orang

  1. Surat kuasa dan KTP pemberi kuasa

1. Pemohon membuat akun di website ppid.dpd.go.id (bagi yang online)
2. Pemohon akan diarahkan ke Ruang Pelayanan Publik DPD RI, kemudian didampingi oleh petugas pelayanan informasi untuk membuat akun pada website (bagi yang offline)
3. Pemohon mengisi formulir permintaan informasi publik untuk mendapatkan nomor tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik
4. Pemohon menunggu hasil verifikasi dari petugas
5. Pemohon menerima informasi publik apabila permohonan diterima, pemohon menerima surat pemberitahuan apabila permohonan ditolak.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan menyampaikan alasan secara tertulis kepada pemohon.

Tidak dipungut biaya

permohonan inforamsi publik

1.    Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

a.    Kotak saran;

b.    Konsultasi langsung ke Ruang Pelayanan, Gedung B DPD RI Lantai 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270;

c.    Telepon (021-57897475);

d.    Website: ppid.dpd.go.id atau lapor.go.id;

e.    E-mail ppid@dpd.go.id;

f.      Media Sosial: Instagram PPID @ppid.dpdri.

2.    Pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan permintaan informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditemukan alasan penolakan;