1. Tanda bukti identitas pemilik kendaraan bermotor, terdiri atas:
   a. untuk perseorangan, melampirkan :
   a) Kartu Tanda Penduduk, bagi :
   - Warga Negara Indonesia; atau
   - Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan dilengkapi dengan kartu izin tinggal tetap;
   b) Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas dandilengkapi dengan kartu izin tinggal terbatas;
   
   b. Untuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan badan hukum asing yang berkantor tetap di Indonesia, melampirkan:
   a) Nomor Induk Berusaha;
   b) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
   c) Surat keterangan menggunakan kop surat badan hukum dan ditandatangani oleh pimpinan serta stempel/cap badan hukum yang bersangkutan;
   
   c. Untuk instansi pemerintah, PNA dan Badan Internasional melampirkan surat keterangan menggunakan kop surat instansi yang ditandatangani oleh pimpinan dan diberi stempel/cap instansi yang bersangkutan dengan bermeterai cukup
2. Untuk pendaftaran kendaraan bermotor pereorangan dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, microbus, pick_up double cabin dan Sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas, melampirkan Kartu Keluarga
3. Surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa bagi yang diwakilkan
4. Apabila akan didaftarkan dengan perubahan pemilik maka yang dilampirkan adalah tanda bukti identitas pemilik baru
5. Akta perubahan alamat bagi badan hukum
6. Surat Keterangan Fiskal dari asal wilayah kendaraan
7. Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah dan Berkas Kendaraan Bermotor dari Samsat asal wilayah kendaraan bermotor
8. Jika dari luar Provinsi Jawa Timur dilengkapi dengan Rekomendasi dari Ditlants Polda Jawa Timur
9. Untuk kendaraan bermotor bekas Badan Internasional atau Perwakilan Negara Asing (PNA), menyertakan:
   a. Surat permohonan dari Badan Internasional atau PNA;
   
   b. Surat keterangan pelepasan hak dari Badan Internasional atau PNA yang bersangkutan;
   
   c. Dokumen kepabeanan, meliputi:
   a) formulir B atau Otomasi data B, sebagai tanda bukti penangguhan bea masuk atau SKB pengganti, untuk pemindahtanganan kepemilikan antar Badan Internasional atau PNA; atau
   b) formulir C atau Otomasi data C sebagai tanda bukti pelunasan bea masuk, untuk pemindahtanganan kepemilikan kepada perorangan/badan hukum;
   
   d. Rekomendasi dari kementerian luar negeri untuk Ranmor PNA atau surat rekomendasi Sekretariat Negara untuk Ranmor Badan Internasional;
   
   e. Hasil penelitian keabsahan mengenai surat keterangan impor Ranmor yang dikeluarkan oleh Kakorlantas PoIri;
   
   f. Rekomendasi dari unit pelaksana Regident
10. Untuk pendaftaran angkutan umum menyertakan Surat Izin Penyelenggaraan angkutan umum dan/atau izin trayek dari instansi yang berwenang, yaitu:
    a. Kementerian Perhubungan untuk trayek yang melampaui batas wilayah Provinsi;
    b. Dinas Perhubungan Provinsi trayek yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
    c. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk trayek yang berada dalam wilayah kabupaten/kota; atau
    d. Balai Pengelola Transportasi Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
11. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk melampirkan surat keterangan/rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan instansi yang berwenang

1. Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan pada bagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan
2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan
3. Pemohon Layanan membawa kendaraan bermotor ke Area Cek Fisik untuk dilakukan identifikasi fisik kendaraan bermotor oleh Petugas
4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas
5. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loket Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas
6. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loket Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas
7. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan

90 Menit

1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

i. Penerbitan STNK Baru :
- Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00
- Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00

ii. Penerbitan TNKB :
- Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00
- Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):

i. Khusus perubahan alamat pemilik dari luar wilayah Samsat dalam satu Provinsi,tidak dikenakan BBNKB;
ii. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama sebesar 12,5%, khusus untuk Kendaraan Bermotor listrik sebesar 10%;
iii. Dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
iv. Pengenaan Pokok BBNKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan BBNKB;
v. Ketentuan lain terkait pengenaan BBNKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

i. Khusus perubahan alamat pemilik dari luar wilayah Samsat dalam satu Provinsi,tidak dikenakan PKB;

ii. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 1% untuk kendaraan bermotor umum;
- 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri.

iii. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan bermotor pribadi dengan jenis sedan, jeep, station wagon, minibus,microbus, pick_up double cabin dan sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 CC keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua;
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
- 3% untuk kepemilikan keempat;
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya;

iv. Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB;

v. Penetapan Tarif PKB Progresif berdasarkan kepemilikan kendaraan bermotor pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK);

vi. Penetapan Tarif PKB Progresif dibedakan untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan roda 2 (dua) atau 3 (tiga);

vii. Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;

viii. Pengenaan Pokok PKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif PKB dengan Dasar Pengenaan PKB; 

ix. Ketentuan lain terkait pengenaan PKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengenaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan biaya penggantian pembuatan kartu dana/sertifikat:

i. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran sebesar Rp 3.000,00;

ii. Mobil derek dan sejenisnya sebesar Rp 23.000,00; 

iii. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc, dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 35.000,00;

iv. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 83.000,00;

v. Pick-up/mobil barang sampai dengan 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan Angkutan umum sebesar Rp 143.000,00;

vi. Mobil penumpang Angkutan umum sampai dengan 1.600 cc sebesar Rp 73.000,00;

vii. Bus dan mikro bus bukan Angkutan umum sebesar Rp 153.000,00;

viii. Bus dan mikro bus Angkutan umum, serta mobil penumpang Angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc sebesar Rp 90.000,00;

ix. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2.400 cc, truk container, dan sejenisnya sebesar Rp 163.000,00.

5. Kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang memberlakukan Parkir Berlangganan dikenakan tarif parkir berlangganan berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota setempat.

1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP)
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;

2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;

3. Menyampaikan pengaduan melalui Call Center Kantor Bersama Samsat;

4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.