1. 1. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;
2. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
3. 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
4. 4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;
5. 5. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
6. 6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan
7. 7. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

1. 1. Pelaku Usaha membuat hak akses dan mengajukan permohonan pada aplikasi OSS-RBA melalui link : oss.go.id;
2. 2. Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha dengan menginputkan data pelaku usaha dan data kegiatan usaha;
3. 3. Pelaku usaha memproses perizinan berusaha (cetak Nomor Induk Berusaha);
4. 4. Pelaku Usaha menginputkan persyaratan perizinan berusaha sesuai dengan NSPK, selanjutnya menunggu verifikasi dari Dinas Teknis;
5. 5. Dinas teknis (Dinas Pertanian Kota Padang) melakukan verifikasi kesesuaian data pelaku usaha, data usaha dan data persyaratan dan upload lampiran teknis dimana: 1) jika data pelaku usaha, data usaha dan persyaratan yang diupload sesuai dengan NSPK, maka permohonan akan dilanjutkan ke verifikator DPMPTSP Kota Padang. 2) jika data pelaku usaha, data usaha dan persyaratan yang diupload tidak sesuai dengan NSPK, maka permohonan akan dikembalikan ke Pelaku Usaha.
6. 6. Pelaku usaha melakukan perbaikan data pelaku usaha, data usaha dan persyaratan.
7. 7. Verifikasi Kesesuaian Data Pelaku Usaha, Data Usaha dan Persyaratan oleh Verifikator Perizinan DPMPTSP dimana : 1) jika data pelaku usaha, data usaha dan persyaratan yang diupload sesuai dengan NSPK, maka permohonan akan dilanjutkan ke verifikasi dan persetujuan Kepala Dinas DPMPTSP Kota Padang. 2) jika data pelaku usaha, data usaha dan persyaratan yang diupload tidak sesuai dengan NSPK, maka permohonan akan ditolak dan jika terdapat kesalahan dalam penginputan data pelaku usaha, data usaha dan persyaratan, permohonan dikembalikan ke Pelaku Usaha.
8. 8. Verifikasi Kesesuaian oleh Kepala DPMPTSP: 1) jika data pelaku usaha, data usaha dan persyaratan yang diupload sesuai dengan NSPK, maka permohonan akan disetujui oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kota Padang. 2) jika data pelaku usaha, data usaha dan persyaratan yang diupload tidak sesuai dengan NSPK, maka permohonan akan ditolak dan jika terdapat kesalahan dalam penginputan data pelaku usaha, data usaha dan persyaratan, permohonan dikembalikan ke Pelaku Usaha.
9. 9. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Kepala DPMPTSP Kota Padang.

3    (tiga) hari kerja sejak dokumen persyaratan yang diupload oleh Pelaku usaha dinyatakan lengkap.

Tidak dipungut biaya

NIB, Sertifikat Standar

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas PM & PTSP Kota Padang Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Padang.

2. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan langsung melalui :