1. 1 (satu) lembar suratpermohonan fasilitasi bantuan hukum litigasi ditujukan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menyampaikan Surat Permohonan fasilitasi bantuan hukum litigasi ditujukan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kepala Bagian Hukum menerima surat permohonan fasilitasi bantuan hukum litigasi
3. Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pemohon untuk melaksanakan rapat guna mengidentifikasi objek perkara hukum
4. Kepala Bagian Hukum menugaskan Pejabat Fungsional Analis Hukum untuk memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek perkara hukum
5. Kepala Bagian Hukum menugaskan Pejabat Fungsional Analis Hukum dan/atau Staf Bagian Hukum untuk memfasilitasi pemohon melengkapi dokumen persidangan
6. Kepala Bagian Hukum menugaskan Pejabat Fungsional Analis Hukum dan/atau staf Bagian Hukum untuk mewakili Perangkat Daerah/Unit Kerja pemohonbersidang untuk perkara perdata, tata usaha negara, uji materiil undang-undang dan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
7. Kepala Bagian hukum melaporkan hasil penanganan sengketa litigasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
8. Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil penanganan sengketa litigasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pemohon

Jangka waktu pelayanan tidak dapat ditentukan dikarenakan penanganan sengketa litigasi dipengaruhi oleh jenis peradilan dan jenis upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak berperkara.

Tidak dipungut biaya

Fasilitasi Bantuan Hukum litigasi

•      Menyampaikan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
•     Menyampaikan melalui Surat Elektronik pada Alamat e-mail : bagianhukumsetda@gmail.com