1. Permohonan Bermaterai 10.000,-
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Izin Lokasi
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)
5. Izin Usaha Izin Usaha
6. Akte Notaris/Menkum HAM
7. Berita Acara Pemeriksaan
8. Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
9. Surat Keterangan Domisili
10. Surat Pernyataan dari penanggungjawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggungjawab pada LPKTS lain
11. Struktur Organisasi
12. Rencana Kerja LPKTS paling singkat selama 1 (satu) tahun kedepan
13. Surat Keterangan Domisili dari Perusahaan
14. Photo copy sertifikat tanah / surat perjanjian sewa menyewa
15. NPWP

1. Menerima, memeriksa dan menceklist berkas sesuai ketentuan dan melakukan konfirmasi status wajib pajak (KSWP), serta; Apabila berkas lengkap, dicetak tanda terima dan entry / menginputkan ke OSS Apabila berkas tidak lengkap dan tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon.
2. Menerima berkas permohonan dan memberi petunjuk kepada Pelaksana untuk diverifikasi.
3. Menerima, memverifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan. Apabila berkas tidak sesuai dikembalikan kepada Front Office dan diketahui oleh Sub Koordinator JF Perizinan A
4. Menerima dan memaraf tanda terima yang telah diverifikasi untuk diserahkan kepada Data Center, membuat konsep surat permintaan tim teknis untuk melakukan survey lapangan dan memberi petunjuk kepada Pelaksana.
5. Menerima dan melakukan scanning dokumen untuk di input/entry ke OSS dan melaporkan kepada Pelaksana.
6. Menerima, mengetik konsep Nota Dinas pengantar Survey, Surat Permintaan tim teknis dan melaporkan kepada Sub Koordinator JF Perizinan A
7. Menerima, mencetak, memaraf konsep Nota Dinas pengantar Survey, Surat Permintaan tim teknis dan melaporkan kepada Koordinator JF Perizinan A
8. Menerima, memeriksa, menandatangani konsep Nota Dinas pengantar Survey, surat permintaan tim teknis atas nama Kepala Dinas untuk melaksanakan Survey Lapangan.
9. Pelaksanaan Survey Lapangan bersama Tim Teknis.
10. Menerima, membuat pertimbangan teknis/ Rekomendasi oleh Dinas teknis yang ditandatangani kepala Dinas teknis untuk dikirimkan kepada Kepala DPMPTSP
11. Menerima Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi dan memberi petunjuk kepada Kabid PNP JASA USAHA untuk di proses
12. Menerima jawaban pertimbangan teknis/ Rekomendasi; Apabila dinyatakan layak untuk diterbitkan, maka dibuatkan konsep perizinan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta. Apabila dinyatakan tidak layak untuk diterbitkan, maka dilakukan penolakan berdasarkan SOP penolakan perizinan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan memberi petunjuk kepada Pelaksana
13. Menerima, menginput, mencetak konsep Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta melalui sistem (OSS) dan melaporkan kepada Sub Koordinator JF Perizinan A
14. Menerima, memeriksa, memaraf konsep Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan melaporkan kepada Koordinator JF Perizinan A
15. Menerima, memeriksa, memaraf konsep Izin dan melaporkan kepada Kepala Dinas
16. Menerima, memeriksa, menandatangani konsep Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan memberi petunjuk kepada Sekretaris untuk penomoran
17. Menerima, memberikan penomoran perizinan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan menyerahkan kepada Back Office/(Pelaksana)
18. Menerima, menggandakan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan menyampaikan kepada petugas Submission Counter
19. Menerima, menyerahkan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta untuk menyerahkan kepada pemohon dan membuat tanda terima

7 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Langsung : 1. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, Jalan Antara, Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis 2. Kotak Pengaduan / Saran; 3. Angket Survey Kepuasan Masyarakat. Tidak Langsung : 1. Website : http://dpmptsp.bengkaliskab.go.id/ 2. Facebook : Dpmpsp Kabupaten Bengkalis 3. Email : http://dpmptsp.bengkaliskab.go.id 4. Instagram : dpmptsp_kab.bengkalis