1. Surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
2. Nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
3. Surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan pengusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan
4. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari pemohon
8. Peta WIUP
9. Koordinat dalam format Microsoft Excel
10. Rekomendasi pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut
11. Surat keterangan tidak keberatan/persetujuan dari pemegang IUP/IUPK existing
12. Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
14. Rencana penggunaan wilayah
15. Rencana penggunaan dan penjualan komoditas
16. Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun
17. Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi

<meta charset="utf-8" />14 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Tidak dipungut biaya

Surat Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Bukan Logam, Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan

<meta charset="utf-8" />Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui nomor hotline 021-8307 512 / 081316056702