1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Foto Copy KTP;
3. Foto Copy STR Okupasi Terapis yang masih berlaku;
4. Foto Copy Ijazah;
5. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis
6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
7. Surat keterangan dari pimpinan sarana bekerja;
8. Rekomendasi dari Organisasi profesi
9. Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar
10. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11. Lengkapi persyaratan diatas; dan
12. Melampirkan SIP asli yang lama

1. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas
2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas
3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data
4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin
5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan
6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya
8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin
10. Petugas mencatat di buku agenda
11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon

7 Hari

Tidak dipungut biaya

Surat Izin Praktek Okupasi Terapis

Petugas : Staf Pengaduan

Telepon : (0272) 322118

e-mail : dpmptsp@klaten.go.id

Kantor : Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414

Mekanisme pengaduan :

a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas;

b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui :

1) Petugas pengaduan langsung;

2) Surat pengaduan;

3) Kotak pengaduan;

4) Telepon;

5) e-mail.

c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan;

d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan;

e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan;

f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :

1) Pemeriksaan lapangan;

2) Rapat koordinasi.

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.