1. Surat permohonan masyarakat dan atau Kelurahan yang ingin membentuk Kelompok Tani Hutan.

1. Pemohon bersurat kepada Kepala KPH untuk dapat difasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan.
2. Kasubbag. Tata Usaha mencatat surat permohonan ke dalam agenda surat masuk kemudian mengajukan disposisi kepada Kepala UPTD KPHP Damai
3. Kepala UPTD KPHP Damai memerintahkan Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat untuk menugaskan stafnya memfasilitasi pembentukan KTH dimaksud.
4. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat membuat rencana anggaran biaya (RAB) serta menyusun tim yang akan bertugas.
5. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mengajukan permohonan pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai dasar kerja tim ke lokasi pemohon.
6. Tim melakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) bersama masyarakat dengan menyusun struktur organisasi KTH serta mengumpulkan kelengkapan-kelengkapan administrasi KTH untuk di registrasikan kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.
7. Tim membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembentukan KTH kepada Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
8. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat melaporkan hasil kerja tim kepada Kepala UPTD KPHP Damai.
9. Kepala UPTD KPHP Damai menyampaikan hasil pembentukan KTH dan mendaftarkannya kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim untuk diregistrasi.

2 Hari

Tidak dipungut biaya

Berita Acara Pembentukan KTH, Rekomendasi Registrasi KTH dan AD/ART KTH.

email : uptdkphpdamai@gmail.com UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Jl. Ahmad Yani RT 11 Melak, Kutai Barat Kode Pos 75765