1. Surat permohonan dari Kelompok Tani Hutan atau pemegang ijin dalam wilayah kerja KPHP Damai.

1. Pemohon bersurat kepada Kepala KPH untuk dapat difasilitasi pembuatan draft kerjasama dalam skema Perhutanan Sosial, skema tersebut dapat berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
2. Kepala UPTD KPHP Damai memerintahkan Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat untuk menugaskan stafnya memfasilitasi penyusunan draft dimaksud bersama pemohon.
3. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat membuat rencana anggaran biaya (RAB) serta menyusun tim yang akan bertugas, menentukan sasaran atau rencana lokasi kerjasama, peta PIAPS serta pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan.
4. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mengajukan permohonan pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) sebagai dasar kerja tim ke lokasi pemohon.
5. Tim melakukan fasilitasi Perhutanan Sosial bersama masyarakat KTH atau perijinan.
6. Tim membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas fasilitasi Perhutanan Sosial kepada Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Kasi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat melaporkan hasil kerja tim kepada Kepala UPTD KPHP Damai
8. Kepala UPTD KPHP Damai menyampaikan hasil fasilitasi Perhutanan Sosial kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, Pokja PS atau Kementerian LHK untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

3 Hari

Tidak dipungut biaya

Naskah Kerjasama Kemitraan (NKK)

email : uptdkphpdamai@gmail.com 

Kantor :  UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, Jl. Ahmad Yani RT 11 Melak , Kutai Barat Kode Pos 75765