1. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perda
2. Nota Dinas
3. Rancangan Perda, Setelah disusun,

• Prosedur Penyusunan peraturan Daerah

  1. Pengajuan Rancangan Perda? Penjadwalkan waktu pembahasan ? Pembahasan /Koreksi Perda ? sosialisasi pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah ? penyempurnaan Draft Rancangan Peraturan Daerah dan menyampaikan ke DPRD ? Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD tentang Penetapan Jadwal Rapat Paripurna DPRD ? Rapat Paripurna terhadap Penerimaan Raperda ? Rapat Pembahasan Raperda dalam Pansus DPRD dengan Pihak Pemerintah Daerah ? Rapat Paripurna Persetujuan Raperda menjadi Perda ? Penyerahan Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ? Pemberian Nomor Registrasi (Noreg) oleh Gubernur ? menetapkan Perda ? Pengundangan Perda ? Penomoran Perda dan Penomoran dalam Lembaran Daerah ? membuat Salinan Perda ? autentifikasi terhadap Salinan Perda ? mendokumentasikan Naskah Asli dan mengupload Salinan Perda ke Website JDIH ? menyerahkan Naskah Salinan Perda kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa
  2. Penjadwalkan waktu pembahasan
  3. Pembahasan /Koreksi Perda
  4. Sosialisasi pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah
  5. Penyempurnaan Draft Rancangan Peraturan Daerah dan menyampaikan ke DPRD
  6. Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD tentang Penetapan Jadwal Rapat Paripurna DPRD
  7. Rapat Paripurna terhadap Penerimaan Raperda ? Rapat Pembahasan Raperda dalam Pansus DPRD dengan Pihak Pemerintah Daerah
  8. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda menjadi Perda
  9. Penyerahan Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD
  10. Pemberian Nomor Registrasi (Noreg) oleh Gubernur
  11. menetapkan Perda
  12. ? Pengundangan Perda
  13. Penomoran Perda dan Penomoran dalam Lembaran Daerah
  14. Membuat Salinan Perda
  15. Autentifikasi terhadap Salinan Perda
  16. Mendokumentasikan Naskah Asli dan mengupload Salinan Perda ke Website JDIH
  17. Menyerahkan Naskah Salinan Perda kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa

layanan selesi dengan syarat dokumen atau persyaratan lengkap dan Pejabat yang berwenag ada di tempat 

Tidak dipungut biaya

Produk hukum disimpan dalan hardcopy dan softcopy melalui Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)