1. Pengantar dari Atasan
2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
3. Fotocopy SKP, Penilaian Capaian Sasaran Kerjadan P2KP dalam 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir:
4. Surat keterangan dari Kepala Unit Kerja yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS dilegalisir
5. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuian Ijazah (STLUP)
6. Asli Keterangan Uraian Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II
7. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional BKN
8. Fotocopy Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir
9. Ijazah Terakhir
10. Transkrip Nilai
11. Izin Belajar
12. Akreditasi Kampus dan Keterangan Kuliah Reguler
13. Screenshot Laman Forlap PDPT Dikti (https:llforlap.kemdikbud.go.id/) data mahasiswa ybs lulus.
14. Surat Keterangan dari Kepala Unit Kerja yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin

1. Perangkat Daerah (PD) mengusulkan PNS yang akan naik pangkat ke BKPSDM
2. BKPSDM melakukan verifikasi berkas usulan Kenaikan Pangkat
3. Berkas yang tidak lengkap diinformasikan ke PD untuk dilengkapi
4. Jika berkas lengkap dan benar BKPSDM akan melakukan update data PNS dan input usulan KP melalui aplikasi SIASN
5. Mengirimkan usulan Nota Usul dan berkas persyaratan KP PNS ke Kantor BKN Regional VII Palembang
6. BKN Regional VII Palembang menerbitkan Nota Persetujuan KP
7. Berdasarkan NP dari BKN,mengajukan usulan SK Kolektif ke Bupati
8. SK kolektif yang sudah ditandatangani Bupati Musi Banyuasin dikembalikan ke BKPSDM
9. Menyerahkan SK Kenaikan Pangkat kepada PNS melalui OPD/ Ybs.

2 Bulan

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan / Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan/ langsung via :

 a. Telepon/Fax : (0714 321203 - (0714) 322417

 b. Email : bkpsdm.muba@yahoo.com

 c. Kotak Saran / Pengaduan