1. Pimpinan perangkat Daerah pemerkarsa menyusun rancangan Perbub
2. Nota Dnias.
3. Rancangan Keputusan Bupati, setelah di susun.

• Prosedur Penyusunan peraturan Bupati

  1. Pengajuan Rancangan Perbup
  2. Penjadwalkan waktu pembahasan
  3. Pembahasan /Koreksi Perbup
  4. Menyampaikan/melaksanakan Raperbup yang telah dibahas ke Provinsi Sumatera Selatan
  5. Evaluasi dan penyampaian hasil fasilitasi
  6. Tindaklanjut/perbaikan Raperbup untuk disesuaikan dengan hasil fasilitasi
  7. Nota Dinas untuk penandatanganan Perbup .
  8. Menetapkan Raperbup menjadi Perbup
  9. Pengundangan Peraturan Bupati
  10. membuat Salinan Peraturan Bupati
  11. autentifikasi terhadap Salinan Peraturan Bupati
  12. Pengundangan Peraturan Bupati oleh Sekretaris Daerah.
  13. mendokumentasikan Naskah Asli dan mengupload Salinan Peraturan Bupati ke Website JDIH
  14. menyerahkan Naskah Salinan Peraturan Bupati kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa

Layanan selesai  syarat atau persyaratan lengkap dan pejabat yang berwenang ada di tempat

Tidak dipungut biaya

Peraturan Kepala Daerah / Bupati

1.    Kotak Saran

2.    Telepon : -

3.    Fax : (0714) 322447

4.      Email : bagianhukumsetdakabmuba@gmail.com

Mekanisme Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

a.    Klarifikasi pada Perangkat Daerah yang menyampaikan pengaduan, saran dan masukan