1. 1. Formulir dari Dinas Lingkungan yang telah diisi oleh pemrakrasa dan diketahui oleh Kepala Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Garut;
2. 2. Surat permohonan arahan dokumen lingkungan dari pemrakarsa;
3. 3. Proposal Kegiatan
4. 4. Fotokopi KTP
5. 5. Fotokopi NPWP
6. 6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
7. 7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
8. 8. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah
9. 9. Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
10. 10. Surat Keterangan Usaha ( SKU ) dari Kel/Desa
11. 11. Denah Lokasi Kegiatan
12. 12. Rekomendasi Kecamatan
13. 13. Fotokopi Surat Persetujuan Warga
14. 14. Persetujuan Prinsip (SK Bupati)
15. 15. Izin Prinsip Penanaman Modal
16. 16. Rekomendasi Tata Ruang / IPPT
17. 17. Rekomendasi Pertanian
18. 18. Rekomendasi Sumber Daya Air
19. 19. Site Plan Kegiatan Bangunan (Pra Site Plan)

1. 1. Surat permohonan arahan dokumen lingkungan dan berkas ke Sekretariat KPA (penerimaan berkas perizinan dan non perizinan) untuk dicatat;
2. 2. Berkas diverifikasi, divalidasi dan uji lapangan oleh Kepala Seksi PDL selaku Kepala Sekretariat KPA;
3. 3. Berkas selesai diserahkan ke resepsionis (penyerahan berkas).

Formulir UKL-UPL/DPLH, maksimal 14 (empat belas) hari kerja di luar perbaikan perbaikan draft dokumen UKL-UPL/DPLH oleh Pemrakarsa

UKL-UPL, biaya pemeriksaan UKL-UPL oleh Tim Teknis mengacu pada pasal 30 dan 31 Permen LH No. 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan, yakni mengacu kepada Standar Biaya Umum Daerah

Penerbitan Persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);

1. Menyediakan ruang khusus pengaduan serta buku tamu khusus pengaduan; 2. Membuat kuesioner kepada publik secara berjenjang tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 3. Menyediakan kotak saran pengaduan; 4. Membuka ruang dialog interaktif;