1. Surat kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan
2. Fotokopi KTP atau identitas lain wajib pajak yang masih berlaku
3. Fotokopi SPPT tahun pajak bersangkutan
4. Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir atau Surat Tanda Terima Sementara (STTS)
5. Surat keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan

1. Wajib pajak melakukan berkas pengurangan denda administrasi PBB-P2
2. Wajib pajak melampirkan persyaratan secara lengkap
3. Petugas memverifikasi dan memeriksa kelengkapan berkas
4. Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan
5. Penerbitan SK atas pengajuan pengurangan denda administrasi

Paling lama 1 (satu) pekan sejak tanggal penerimaan surat Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi PBB secara lengkap melalui Ruang Pelayanan Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Kepala Badan atas pengurangan sanksi administrasi dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan wajib pajak

Melalui situs web Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (www.bpprd.mubakab.go.id)