1. Kejadian Bencana;
2. Pengkajian akibat Bencana;
3. Pengkajian Dampak Bencana
4. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
5. Dituangkan dalam Rencana Aksi (Proposal Pemerintah Provinsi/Kab/Kota).

1. Bupati/Walikota mengajukan proposal kepada Kepala BNPB untuk bencana skala Kabupaten/Kota atas rekomendasi Gubernur setelah sebelumnya mengeluarkan pernyataan bencana;
2. Gubernur mengajukan kepada Kepala BNPB untuk kejadian bencana lintas Kabupaten/Kota atau kewenangan provinsi berdasarkan pernyataan bencana dari Bupati/Walikota;
3. Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyusun rencana aksi di daerah atau yang disetarakan dengan dokumen perencanaan lainnya;
4. Penyusunan Rencana Aksi dalam bentuk dokumen Perencanaan dilakukan BPBD bersama- sama SKPD yang mengalami dampak bencana termasuk penyusunan rencana kerja teknis sampai dengan rencana pemantauan dan evaluasi;
5. Berdasarkan pada kejadian bencana yang terjadi pada kurun waktu tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya.

- Senin s.d Kamis : 08.15 s.d 16.00 Wita

- Jumat : 08.15 s.d 16.30 Wita

Tidak dipungut biaya

Layanan Rehabilitasi Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.