1. Rekomendasi/persetujuan yang diterbitkan oleh tim koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan BMKT;
2. Surat pernyataan jaminan asuransi bagi personal survei, pengangkatan, dan penyelaman ilmiah;
3. Surat pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk memproses dan melaksanakan pemanfaatan BMKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Dokumen perencanaan pengelolaan BMKT yang diperoleh dari survei.

1. Pelaku usaha masuk ke laman/website oss.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi resiko usaha dan pernyataan mandiri;
2. Mencetak Nomor Induk Berusaha;
3. Menyampaikan permohonan Izin Usaha Pengangkatan BMKT kepada Menteri Kelautan dna Perikanan beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan;
4. Proses verifikasi administrasi dan teknis;
5. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor;
6. Menerima Izin setelah tahapan verifikasi pembayaran PNBP dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan.

7 Hari kerja

Rp 1.100.000.000,00 + Faktor E (sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Izin Berusaha Pengangkatan BMKT

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10

Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat

www.djprl.kkp.go.id

pengaduanprl@kkp.go.id

021 3513300 ext 6119