1. Scan paspor;
2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6;
3. Scan ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
4. Scan ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
5. Scan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi neeri di Indonesia;
7. Scan Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
8. Scan surat izin praktik dari negara asal;
9. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari Pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
10. Scan kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;
11. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
12. Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
13. Scan Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan Tropik di Indonesia;
14. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
15. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
16. Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan.

5 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui:

• Petugas loket/front office
• Form pengaduan online di dpmptsp.magelangkota.go.id
• Email ke dpmptspmglkota@gmail.com
• Instagram dpmptsp.mglkota
• Facebook Dpmptsp Kota Magelang
• Twitter DPMPTSP Kota Mgl
• Kotak pengaduan di DPMPTSP

Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.