• ermohonan Raperda dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berupa:

  1. Naskah Akademik atau penjelasan/ keterangan (format terlampir);
  2. Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
  3. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa;
  4. Surat Keputusan DPRD mengenai program pembentukan peraturan daerah serta lampiran daftar program pembentukan peraturan daerah;
  5. Surat Keputusan Bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di luar propemperda;

• Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota berupa:

  1. Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan (format terlampir);
  2. Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan ketua DPRD; dan
  3. Surat Keputusan DPRD mengenai program pembentukan rancangan peraturan daerah serta lampiran daftar program pembentukan peraturan daerah.

• Permohonan Pengharmonisasian, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berupa:

  1. penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (format terlampir); dan
  2. Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa.

15 (Lima Belas) hari kerja

Tidak dipungut biaya

Hasil Harmonisasi

FB: Kanwil Kemenkumham Sumut

Twt: @Kemenkumham_SUM

Instagram: kemenkumhamsumut

Website: sumut.kemenkumham.go.id

Nomor Pengaduan: +62 812-6089-4926

Email: humas.kanwilsumut@gmail.com / kanwilsumut@kemenkumham.go.id