1. Bagi Tindak Pidana Umum: - telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan - berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
2. Bagi Tindak Pidana Tertentu sesuai Pasal 34 Ayat (3) PP 28/2006: - telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan masa pidana - berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
3. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun. - telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (Enam) bulan - berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (Enam) bulan terakhir - Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik - Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Terorisme, menyatakan ikrar: a. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Warga Binaan Pemasyarakatanwarga negara Indonesia; atau b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Warga Binaan Pemasyarakatanwarga negara asing. - Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulan Terorisme - Telah menunjukkan penunan tingkat risiko - Salinan kutipan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; - Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas; - Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas - Salinan register F dari Kepala Lapas; - Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; - Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas

1. Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Database Pemasyarakatan
2. TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian Remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Kepala Lapas berdasarkan data Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan
3. Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi, Kepala Lapas dapat menyetujui atau tidak menyetujui
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
5. Dalam hal Kepala Lapas tidak menyetujui usulan pemberian remisi, Kepala Lapas menetapkan keputusan tentang Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak diusulkan mendapatkan remisi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah
6. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi usulan dan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal
7. Direktur Jenderal melakukan verifikasi usulan pemberian Remisi dan meminta pertimbangan instansi lain
8. Dalam hal instansi lain tidak menyampaikan pertimbangan pemberian remisi dimaksud, paling lama 12 hari kerja tanggal disampaikan permintaan pertimbangan pemberian remisi tetap dilaksanakan
9. Direktur Jenderal mengirimkan usulan pemberian remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.
10. Penandatanganan elektronik Surat Keputusan Remisi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. - Lapas mencetak surat keputusan kolektif remisi, H-3 tanggal pemberian remisi.
11. SK Remisi diberitahukan kepada Narapidana

- Untuk di Lapas, paling lama ± 1 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan disampaikan ke Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

 - Untuk di Kantor Wilayah, paling lama ± 3 hari kerja setelah usulan diterima dari Lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal

 - Untuk Ditjenpas, paling lama ± 22 hari kerja setelah usulan diterima dari Lapas dan sudah disetujui, hingga otorisasi Surat Keputusan

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas

 - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas

 - Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

 - Pejabat yang terkait melakukan perbaikan pelayanan dan Kepala Lapas memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.