1. - salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksaan putusan pengadilan (B.A.8)
2. - Telah membayar lunas denda
3. - surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
4. - laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor Narapidana
5. - Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
6. - laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
7. - salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Rutan
8. - salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain- lain dari Kepala Rutan
9. - surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa
10. - surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Rutan tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum
11. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

1. a. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. b. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidana
3. c. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Rutan
4. d. Kepala Rutan/Rutan menetapkan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
5. e. Lapas melaksanakan SK Asimilasi
6. f. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah
7. g. Dalam hal Asimilasi yang dilaksanan dengan penempatan pada Lapas Terbuka, Kepala Kantor Wilayah menetapkan pemberian Asimilasi berdasarkan usulan Kepala Rutan
8. h. Persetujuan pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga,dan penempatan di Lapas Terbuka berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Kanwil

14 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

a. Surat Keputusan Kepala Rutan, b.Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka

WHATSAPP  Kirim ke: 082297078441 Atau Website www.rutankolaki.id,