1. Surat usulan pengesahan revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan
2. Salinan DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan terakhir
3. Matriks semula menjadi
4. Konsep Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan
5. Dokumen pendukung terkait persetujuan eselon I (jika diperlukan)
6. Surat usulan pengesahan revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan
7. Salinan DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan terakhir
8. Matriks semula menjadi
9. Konsep Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan
10. Dokumen pendukung terkait persetujuan eselon I (jika diperlukan)

1. Petugas Kanwil menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen usulan revisi anggaran yang disampaikan oleh Satker
2. Melakukan restore/upload ADK dari Satker melalui Aplikasi Revisi Anggaran dan/atau prosedur teknis lainnya sesuai ketentuan dalam rangka melakukan proses validasi
3. Secara hierarkis membuat Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan, Nota Pertimbangan dan Verbal Revisi DIPA Petikan
4. Kepala Kanwil menyetujui/menolak usulan revisi dari Satker

1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar serta notifikasi dari sistem telah tercetak.

Tidak dipungut biaya

Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan, Surat Pengesahan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan, atau Surat penolakan/pengembalian usulan Revisi DIPA Petikan/DIPA BLU Petikan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa: 

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) 

2. Whistleblowing System Kemenkeu: https://wise.kemenkeu.go.id

3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau melalui HAI DJPb https://hai.kemenkeu.go.id 

4. Saluran Pengaduan Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau : bit.ly/linggakepri dan email : skkikepri031@gmail.com

5. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau.