Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Gedung Prijadi Lt. 3
Prosedur Pengalihan Piutang Badan Usaha Milik Daerah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara
No. SK: KEP-115 /PB/2022
- Pengajuan dari pihak eksternal yang meliputi: Surat permohonan amandemen dan pengalihan utang dari BUMD kepada Pemda
30 (tiga puluh) hari keria sesuai SOP
Tidak dipungut biaya
Surat persetujuan Menteri Keuangan atas pengalihan utang dari BUMD kepada Pemda dalam rangka penyelesaian Piutang Negara
Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:
- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat www.lapor.go.id (LAPOR!):
- Whistleblowing System Kemenkeu: https: //wise.kemenkeu.go.id
- Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
- Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb. kemenkeu.go.id, HAI DJPb https:// hai.kemenkeu.go.id, atau tatap muka secara langsung di Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt.I, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!
Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.
Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App StoreIsu dan Keluhan
Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Prosedur Pengalihan Piutang Badan Usaha Milik Daerah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara "
