1. Pengajuan dari pihak eksternal meliputi: Surat perrnohonan penyelesaian Piutang Negara dari Pemda/BUMD beserta kelengkapan dokumen persyaratan

1. Direktur SMI Menerima Surat Perrnohonan Penyelesaian Piutang Negara (Restrukturisasi Utang) dari Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan mendisposisikannya kepada Kasubdit IPB
2. Kasubdit IPB menugaskan Kasi IPB berdasarkan disposisi Direktur SMI terkait Permohonan Penyelesaian Piutang Negara dari Pemerintah Daerah/BUMD
3. Kasi IPB menugaskan pelaksana berdasarkan disposisi Kasubdit IPB untuk mengumpulkan data dan informasi, melakukan koordinasi dengan KPPN KI untuk membuat perhitungan cut-off date, melakukan analisis data, permasalahan, informasi, Menyusun dan menyampaikan Nota Dinas dan konsep Penyelesaian surat rekomendasi Piutang Pemda/BUMD kepada Kasi IPB
4. Pelaksana Subdit IPB menindaklanjuti arahan Kasi IPB dan Menyusun dan menyampaikan konsep Nota Dinas dan surat rekomendasi penyelesaian Piutang Negara Pemda/BUMD kepada Kasi IPB
5. Kasi IPB, Kasubdit IPB dan Direktur SMI secara berjenjang meneruskan konsep Nota Dinas dan surat rekornendasi penyelesaian Piutang Negara Pemda/BUMD
6. Dirjen Perbendaharaan meneliti dan meneruskan surat rekomendasi atas Penyelesaian Piutang Negara Pemda/BUMD dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan
7. Menteri Keuangan memeriksa, menetapkan, dan menandatangani surat Penyelesaian Piutang Negara atas permohonan Pemda/BUMD apabila jumlah P iutang Negara tidak lebih dari 10 miliar rupiah
8. Menteri Keuangan memeriksa, memaraf, dan menyampaikan konsep surat Penyelesaian Piutang Negara kepada Presiden atas permohonan Pemda/BUMD apabila jumlah Piutang Negara lebih dari 10 miliar rupiah

14 (empat belas) hari kerja sesuai SOP

Tidak dipungut biaya

Penetapan Persetujuan Permohonan Penyelesaian Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (restukturisasi)

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa: 

1.  Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat www.lapor.go.id (LAPOR!):
2.  Whistleblowing System Kemenkeu: https: //wise.kemenkeu.go.id
3.  Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
4.  Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb. kemenkeu.go.id, HAI DJPb https:// hai.kemenkeu.go.id, atau tatap muka secara langsung di Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt.I, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4