• Pihak eksternal mengajukan :

  1. Surat permohonan yang paling sedikit memuat identitas pemohon
  2. Surat/Nota Persetujuan dari PPID eselon I

• Sistem, mekanisme dan prosedur

  1. Direktur SMI menerima nota/ surat permohonan informasi publik beserta lampiran persetujuan dari PPID Eselon I;
  2. Direktur nota/surat Kasubdit SMI mendisposisi permohonan kepada Penganggaran, Pengelolaan Kinerja dan Risiko Investasi;
  3. Kasubdit PPKRI mendisposisi kepada kasi Data Informasi dan Pelaporan ditindaklanjuti;
  4. Kasi DIP mendisposisi kepada pelaksana seksi DIP untuk segera ditindaklanjuti
  5. Pelaksana seksi DIP menganalisa jenis informasi publik yang diminta
  6. Pelaksana seksi DIP membuat nota/ surat persetujuan yang dilampiri dengan informasi publik yang dimintakan atau nota/ surat penolakan terhadap permohonan apabila informasi publik yang diminta adalah informasi yang dikecualikan
  7. Kasi DIP, kasubdit PPKRI, dan Direktur SMI secara berjenjang memberikan approval terhadap nota/ surat persetujuan/ penolakan permintaan layanan informasi publik dan mengirimkannya kepada pemohon

3 (tiga) hari kerja sesuai SOP

Tidak dipungut biaya

Informasi Publik

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa: 

1. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat www.lapor.go.id (LAPOR!): 
2. Whistleblowing System Kemenkeu: https: //wise.kemenkeu.go.id 
3. Pusat Kontak Layanan Kemenkeu PRIME: Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telp: 134 dan email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 
4.  Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU https://pengaduandjpb. kemenkeu.go.id, HAI DJPb https:// hai.kemenkeu.go.id, atau tatap muka secara langsung di Kantor Pusat DJPb di alamat Gedung Prijadi Praptosuhardjo II Lt.I, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4.