1. Surat permohonan penjualan BMN;
2. Keputusan Tim Penjualan BMN pada Penguna/Kuasa Pengguna Barang;
3. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif;
4. Nilai Limit (apabila ada);
5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan;
6. Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi);
7. Kartu Identitas Barang (KIB);
8. Fotokopi Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya);
9. Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan;
10. Foto/gambar BMN yang akan dijual.

1. Pengguna barang mengajukan permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL;
2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan;
3. Dalam hal diperlukan penilaian, KPKNL mengirimkan surat pemberitahuan penilaian kepada pemohon, kemudian melakukan proses penilaian atas Barang Milik Negara dimaksud;
4. KPKNL menerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

*jika tidak memerlukan Penilaian

Tidak dipungut biaya

Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:

1.   Saluran Internal

a.  Telepon : 0765-439993

b.  Faksimile: 0765-439993

c.  Email : kpknldumai@kemenkeu.go.id

d.  SMS/Whatsapp: 0853-63314090

e.  Website : bit.ly/aduankpknldumai/

f.   Aplikasi : SEROJA DESK Menu Tiket Pengaduan

g.  Kotak Pengaduan

h. Datang langsung ke KPKNL Dumai

2.   Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id;

3.  Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPANRB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI.