1. Surat Keterangan/ Surat Pengantar dari Sekretariat Negara RI;
2. Rekomendasi Korlantas POLRI atau Direktorat Lalu Lintas yang ditunjuk untuk kendaraan CBU
3. Formulir B dari Bea Cukai untuk kendaraan yang mendapat penangguhan Bea Masuk;
4. Pemberitahuan Import Barang (PIB);
5. Surat Pengantar dari Kedutaan dan atau passport pemilik dengan 1 (satu) lembar foto copy;
6. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan normor mesin masing-masing 1 lembar.
2. Informasi dan Nomor Antrian: Wajib/Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor minta/menerima informasi loket tempat layanan yang sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian.
3. Pengisian Formulir: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan pada formulir yang telah disediakan.
4. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diloket 1 menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) bukti pendaftaran yang telah didapatkan dari bagian BPKB untuk di teliti / verifikasi data Ranmor dengan data base. Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Provinsi Kepulauan Riau 30
5. Pokja penetapan memverifikasi data Ranmor dengan data base, petugas BAPENDA menetapkan Besaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), menetapkan besaran biaya Kendaraan Bermotor (PKB), petugas POLRI menetakan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK dan TNKB, Petugas PT. Jasa Raharja menetapkan besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
6. Kasir memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran BBNKB, PKB, PNBP, dan SWDKLLJ menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB, BBNKB, PNPB dab SWDKLLJ.
7. Pencetakan STNK: Petugas memverifikasi data Ranmor dengan data base, mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.
8. Penyerahan STNK: Petugas di Loket 2 penyerahan STNK merakit STNK yang telah dicetak disatukan dengan dokumen kendaraan bermotor dan dengan TBPPKB, diserahkan ke Kasi STNK dilakukan korektor selanjutnya memisahkan dokumen kendaraan bermotor ke gudang penyimpanan serta menyerahkan STNK dan TPPKB asli kepada Wajib Pajak.
9. Pencetakan TNKB Petugas mencetak TNKB memverifikasi data Kendaraan Bermotor yang tertera Pada STNK dan TPPKB ada kesesuaian melakukan cetak TNKB sesuai dengan STNK dan menyerahkan ke petugas penyerahan untuk diserahkan kepada Wajib Pajak.

60 Menit

Tarif Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih :Rp 200.000,-

- Angkutan Umum :Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3 :Rp 100.000,-

Tarif Penerbitan TNKB

- Roda 4 atau lebih :Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3 :Rp 60.000,-

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ; Sticker Kartu Dana SWDKLJJ;

1) Kantor bersama Samsat menyediakan loket informasi dan Pengaduan sebagai sarana

penyampaian informasi Sam Lantas Kepri, Info Pajak, Website, kotak pengaduan dan

SMS Center yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan

pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang

berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB/BBNKB,

SWDKLLJ Jasa Raharja, PNBP, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

2) Prosedur dan mekanisme Pengaduan :

a. Petugas informasi dan Pengaduan menerima dan menulis di buku register yang

memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan;

b. Petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan

pada waktu yang ditentukan untuk menjawab / menyelesaikan;

c. Petugas informasi dan Pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan

tersebut pada masing-masing unsur Pimpinan sesuai dengan materi pengaduan

selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak pengaduan diterima petugas, penanggung

jawab harus memberi jawaban / menyelesaikan complain yang diajukan.