1. Surat permohonan penjualan BMN;
2. Keputusan Tim Penjualan BMN pada Penguna/Kuasa Pengguna Barang;
3. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif;
4. Nilai Limit (apabila ada);
5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.
6. Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi);
7. Kartu Identitas Barang (KIB);
8. Fotokopi Dokumen kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya);
9. Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan;
10. Foto/gambar BMN yang akan dijual.

1. Pengguna barang mengajukan permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan
3. Dalam hal diperlukan penilaian, KPKNL mengirimkan surat pemberitahuan penilaian kepada pemohon, kemudian melakukan proses penilaian atas Barang Milik Negara dimaksud.
4. KPKNL menerbitan Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. *)

*) jika tidak memerlukan Penilaian 

Waktu Layanan: 

Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan.

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui: 

1. Saluran Internal 

• a. Call Center HALO DJKN 150-991; 
• Telepon KPKNL Bandar Lampung (0721) 474735;
• Surel (e-mail): kpknlbandarlampung@kemenkeu.go.id / pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id; 
• Surat ke alamat KPKNL Bandar Lampung di alamat Jl. Basuki Rahmat No. 12, Bandar Lampung; 
• Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Bandar Lampung; 
• Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada APT KPKNL Bandar Lampung. 

3. Aplikasi SP4N-LAPOR! Yang dikelola KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI: www.lapor.go.id.