1. Surat permohonan rekomendasi tanda daftar lembaga keagamaan
2. Surat rekomendasi tanda daftar lembaga keagamaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Foto ketua/pimpinan lembaga ukuran 4x6cm sebanyak 1 (satu) lembar
4. Proposal tanda daftar lembaga keagamaan (dibuat rangkap 3) yang memuat tetapi tidak terbatas pada Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari kepala desa/kelurahan setempat yang masih berlaku, salinan surat pengesahan lembaga keagamaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, salinan surat keputusan susunan kepengurusan, struktur organisasi, salinan akta notaris, alamat dan kontak kantor sekretariat lembaga keagamaan/yayasan, salinan anggaran dasar, salinan anggaran rumah tangga, salinan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lembaga keagamaan, salinan buku rekening atas nama lembaga keagamaan, foto lembaga keagamaan, narasi rinci mengenai lembaga keagamaan, dan surat pernyataan bermeterai Rp 10.000,- tentang kebenaran/keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh ketua pengurus/panitia

1. Pemohon menyampaikan syarat administrasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali melalui PTSP atau aplikasi SIPADU
2. Petugas PTSP menginputkan permohonan ke aplikasi SIPADU (jika pemohon datang langsung ke PTSP)
3. Jika disetujui, pejabat berwenang memproses permohonan tersebut dan menyerahkan hasilnya kepada petugas PTSP
4. Petugas PTSP menyerahkan hasil pemrosesan permohonan tersebut ke pemohon
5. Jika tidak disetujui, pejabat berwenang menerbitkan surat jawaban atau mengkonfirmasi penolakan permohonan tersebut melalui petugas PTSP

Tidak dipungut biaya

Surat rekomendasi tanda daftar lembaga keagamaan

Telepon : (0361) 224072

WA : 08124622608

Email : humas_bali@kemenag.go.id

Media Sosial :

kanwil kementerian agama provinsi bali (FB)

@kemenag_bali (Twitter)

kemenag_bali (Instagram)

kemenag_bali (TikTok)

kanwil kemenag bali (YouTube)