1. Kartu KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan)
2. Menyampaikan PPK online;
3. SKIPP/HC;
4. Dokumen lain yang dipersyaratkan;

1. Penggunajasa menyampaikan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) dengan dilengkapi persyaratan
2. Pemeriksaan dokumen oleh petugas
3. Pemeriksaan kesesuaian jumlah dan jenis produk
4. Penggunajasa menerima pemberitahuan penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM)
5. Penggunajasa menerima SPM

Maksimal 1 jam 10 menit berdasarkan Waktu layanan terhitung sejak pengguna jasa selesai mengupload dokumen di PPK online dan dokumen dinyatakan lengkap oleh petugas

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Surat Persetujuan Muat (SPM)

Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

 a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:

1.  Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
2.  Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;
3.  Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;
4.  Telepon dan Whatsapp : 0811989011;
5.  Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP - 32 - Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau
6.  6) Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM.

b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;

c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;

d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;

e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat