1. Surat Permohonan Fasilitasi Kerja Sama dari Perangkat Daerah
2. Surat Permohonan Fasilitasi Kerja Sama dari Pihak Ketiga
3. Kerangka Acuan Kerja / Proposal
4. Draft Kesepakatan Bersama (KSB)
5. Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS)

1. OPD Pengusul/ Pihak Ketiga menyerahkan kelengkapan dokumen ke Biro Pem-Otda Selaku Sekretariat TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah)
2. Biro Pem-Otda memproses kelengkapan dokumen dan menyiapkan undangan rapat TKKSD
3. Rapat bersama OPD pengusul/Pihak Ketiga untuk membahas usulan kerjasama dan mengkaji KAK serta draft KSB
4. Biro Pem-Otda menyerahkan draft KSB ke Biro Hukum untuk diharmonisasi
5. Penjadwalan penandatangan KSB
6. Penandatangan KSB oleh Gubernur
7. Pengarsipan naskah asli KSB oleh Biro Pem-Otda
8. Biro Pem-Otda menyiapkan surat ke OPD Pengusul/Pihak Ketiga untuk melanjutkannya ke tahapan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
9. OPD Pengusul/Pihak Ketiga mengusulkan Draft PKS ke Biro Pem-Otda
10. Biro Pem-Otda menyiapkan undangan rapat TKKSD
11. Rapat bersama OPD pengusul/Pihak Ketiga untuk membahas Draft PKS
12. Biro Pem-Otda menyiapkan surat gubernur untuk meminta persetujuan DPRD apabila Rencana KSDD membebani masyarakat dan pendanaan belum dianggarkan
13. Hasil persetujuan DPRD disampaikan ke Gubernur
14. Biro Pem-Otda menyerahkan draft PKS ke Biro Hukum untuk diharmoniasi
15. Penjadwalan penandatanganan PKS
16. Penandatanganan PKS oleh Gubernur atau dikuasakan kepada Kepala OPD Pengusul
17. Pengarsipan naskah salinan PKS oleh Biro Pem-Otda

Tidak dipungut biaya

Naskah Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1.    Laporan secara langsung kepada atasan langsung Pelaksana layanan

2.    Tertulis disampaikan pada Kotak Pengaduan Biro

4.    Website : biropemotda.riau.go.id

5.    Instagram : biropemotda.riau